Get Adobe Flash player

BPKS SOSIALISASIKAN PERKA BKPM NOMOR 01, 02, 10 DAN 11 / 2012

SABANG, bertempat di Hotel Sabang Hill pada hari rabu tanggal 18 September 2013 yang lalu Badan Pengusaha Kawasan Sabang (BPKS) selaku pihak yang mempunyai tugas mengembangkan Sabang sebagai Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas mengadakan Sosialisasi PERKA BKPM nomor 01/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Pendaftaran dan Izin Prinsip; dan PERKA BKPM Nomor 02/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal Kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS)“ .

Tujuan diadakannya acara tersebut adalah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat usaha dan instansi terkait tentang adanya pelimpahan wewenang dari Kepala BKPM kepada DKS untuk memberikan izin Prinsip dan izin Usaha kepada investor yang berminat menanamkan modal di kawasan Sabang. Bahwa sumber dana untuk pengembangan kawasan Sabang tidaklah bisa hanya bergantung pada APBN tetapi juga diperlukan peran serta pihak swasta dalam bentuk Penanaman Modal. Dan selama ini peran serta swasta tersebut masih dirasa kurang karena adanya kekhawatiran pihak investor tentang ketersediaannya peraturan yang jelas di Kawasan Sabang yang mengatur kegiatan penanaman modal, dan dengan dilimpahkannya kewenangan dari Kepala BKPM kepada DKS diharapkan dapat memperpendek jalur birokrasi dalam pengurusan izin prinsip dan izin usaha di kawasan Sabang. Demikian dikatakan Kepala BPKS dalam sambutannya yang dibacakan oleh salah seorang pejabat BPKS.

IMG05333-20130918-1038

Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 55 peserta dari kalangan instansi pemerintah, importir dan praktisi pelabuhan baik lokal, nasional. Dari Kantor Wilayah DJBC Aceh turut hadir adalah Kepala Bidang Fasilitas, Sarwo Edy Teguh Wibawa, menghadirkan narasumber dari BKPM Pusat yaitu Dr. Riyatno, SH, LLM., Syafruddin Laode dan Rifki, Kepala Badan Investasi dan Promosi Pemerintah Aceh, dan Pakar Hukum dari Unsyiah Mawardi Ismail, SH. M.Hum. Beberapa hal penting yang bisa dirangkum dari para narasumber tersebut adalah :

  • Bahwa legalitas pemberian Izin Prinsip dan Izin Usaha bagi Penanam Modal telah jelas dapat dilaksanakan oleh BPKS dengan adanya pelimpahan wewenang dari Kepala BKPM tersebut, untuk itu sudah saatnya BPKS lebih agresip dan optimis menjaring investor untuk datang berinvestasi ke Sabang.
  • BPKS segera menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal sebagai syarat dimaksud pada UU 25/2007 tentang Penanaman Modal.
  • Perlu dilakukan Inventarisasi kewenangan Provinsi, Kabupaten Aceh Besar dan Kota Sabang,yang diperlukan,untuk pengembangan Kawasan Sabang. ( Utk.Revisi dan Pembentukan Qanun);
  • Perlu adanya Kesepakatan tentang mekanisme hubungan serta hak dan kewajiban antara Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan Pemerintah Kota Sabang dengan BPKS dalam penyelenggaraan kewenangan.

IMG05331-20130918-0902

Pada acara tanya jawab yang dimoderatori oleh Fauzi Darsya dari BPKS berlangsung dinamis dan menarik, beberapa hal yang ditanyakan dan dinyatakan oleh beberapa peserta adalah :

  • Masih kecilnya perhatian pemerintah terhadap upaya pengembangan kawasan Sabang dibandingkan dengan upaya pengembangan kawasan Batam dimana di Sabang penyiapan infrastruktur masih sangat kurang dibanding dengan Batam sehingga sangat mempengaruhi kecepatan pengembangan kawasan Sabang dan minat investor untuk masuk.
  • Perlunya ditingkatkan koordinasi antara pemerintah kota dan BPKS dalam rangka mempercepat upaya pengembangan kawasan Sabang.
  • Perlu ditingkatkannya peran serta dari Pusat dan Propinsi untuk mengenalkan dan membawa investor ke Kawasan Sabang.
  • Dan pertanyaan sekaligus pernyataan “klasik’ yang berkaitan dengan status dan definisi Kawasan Sabang yang “terpisah” dari daerah pabean Indonesia adalah :
  1. perlu/tidak atau berlaku/tidaknya ketentuan API (Angka Pengenal Importir) di sabang.
  2. Tidak perlunya pembatasan izin pemasukan ( KUOTA ) barang dari LN ke Sabang, khususnya barang konsumsi.
  3. Bagaimana kemungkinan dapat dikeluarkannya gula dari Sabang ke Banda Aceh dengan mempertimbangkan alasan kesejahteraan masyarakat Sabang yang sampai saat ini dirasa belum merasakan dampak signifikan dari status Kawasan Sabang sebagai Kawasan Bebas.

Acara diakhiri dengan harapan agar pelimpahan kewenangan dan semangat serta optimisme BPKS, Pemerintah, Masyarakat dan pihak pihak terkait dapat mempercepat terwujudnya cita-cita Kawasan Sabang sebagai gerbang ekonomi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya. SEMOGA (MM)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*