Get Adobe Flash player

SARASEHAN (DUEK PAKAT) BPKS SABANG “KEBIJAKAN DAN KEWENANGAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS SABANG”

Bertempat di The Pade Hotel Banda Aceh, pada tanggal 4 Juni 2013 lalu Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) mengadakan “Sarasehan Forum Bisnis Optimalisasi Kawasan untuk Kebijakan dan Kewenangan Pemasukan Barang dari dan ke Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang” sebagai salah satu upaya percepatan pengembangan Kawasan Bebas Sabang yang sejak disahkan pada tahun 2000 berdasarkan undang-undang 37 Tahun 2000 sampai dengan saat ini belum mengalami perkembangan yang signifikan dan belum dapat dirasakan secara optimal manfaatnya oleh masyarakat di Sabang dan Aceh khususnya serta Indonesia pada umumnya.

Hadir selaku narasumber pada acara yang bertujuan untuk mencari solusi kemudahan pelaksanaan impor dan ekspor barang dari dan ke Sabang atau ke daratan Aceh yang dilaksanakan BPKS tersebut adalah dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Pengkajian Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi DJBC, didampingi oleh Bobby Situmorang, S.E., M.M. Kepala Seksi Impor I Dit. Teknis Kepabeanan DJBC, dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan diwakili oleh Heri Agus Suroto, dan dari pihak BPKS diwakili oleh Agus Salim.

01

Dalam sambutannya Kepala BPKS Fauzi Husin yang diwakili Wakil Ketua BPKS Iwan Faizal SE, Ak, M.M. mengakui jenis dan volume barang yang diekspor dari Sabang masih sedikit. “Penyebabnya bukan karena pelayanan perizinan dan prosedurnya yang sulit,” Iwan Faisal menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini kegiatan di Kawasan Sabang masih di dominasi oleh kegiatan impor, dengan perincian kegiatan impor tahun 2011 volume impor mencapai 2.163,10 ton, tahun 2012 mencapai 8.193 ton dan tahun 2013 (januari-mei) mencapai 1.662 ton. Sedangkan kegiatan ekspor tahun 2011 mencapai 300 ton dengan komiditas berupa kelapa original, tahun 2012 mencapai 400 ton dengan komoditas pupuk organik, sementara tahun 2013 (januari-mei) belum ada kegiatan ekspor.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa komoditi impor masih didominasi barang kebutuhan rumah tangga, mainan anak-anak, bumbu masak, alat bangunan hotel, mesin, gula pasir, barang-barang plastik, aspal dan lainnya.

Iwan merincikan faktor-faktor penyebab masih minimnya volume ekspor dari Sabang. Antara lain, katanya, pelabuhan pendukung Free Port Sabang, yaitu Krueng Raya, Krueng Geukuh, dan sejumlah pelabuhan lainnya di pantai barat selatan Aceh belum menggunakan Free Port Sabang sebagai pelabuhan ekspor. Faktor lain, masih banyak pengusaha di Aceh belum menggunakan Pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan ekspor tetapi lebih memilih menggunakan Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Komoditi ekspor dari Aceh melalui Pelabuhan Belawan antara lain CPO, karet, pinang, kopi, dan minyak atsiri.

Di akhir sambutannya Iwan berharap melalui sarasehan (dalam bahasa daerah disebut duek pakat ) dengan pemangku kepentingan, aktivitas perdagangan di Sabang akan menjadi lebih meningkat, baik frekuensi, volume, nilai, dan jenis komoditi. “Kalau sekarang ini Sabang terkenal dengan industri pariwisatanya, tahun depan perdagangan dan industri perikanan maupun industri pengolahan lain bersama investasinya bakal tumbuh dan berkembang dengan lebih pesat lagi,” ujar Iwan.

Sementara Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang, Zaini Abdullah dalam sambutannya membuka acara duek pakat tersebut menyiratkan kesan kekecewaannya karena hingga kini keberadaan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang belum memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Penetapan Kota Sabang sebagai zona pelabuhan bebas (free port) dan perdagangan bebas (free trade) melalui UU Nomor 37 Tahun 2000 sudah 13 tahun. Namun sejauh ini belum memberikan manfaat bagi peningkatan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakat Sabang, Aceh, maupun Indonesia secara menyeluruh,” tandas Gubernur Zaini Abdullah

sabang-pelabuhan

Dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS), lebih lanjut Gubernur Zaini Abdullah mengatakan, penyebab belum maksimalnya fungsi Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang karena sesama regulator dan pemangku ketentingan kadang kala membuat kebijakan yang kurang sinkron satu sama lainnya. “Ini menjadi faktor penghambat menjadikan Sabang sebagai mana yang kita harapkan,” katanya.

Selanjutnya Gubernur Aceh meminta agar duek pakat tersebut dapat menjawab terhadap empat hal. Pertama, bagaimana menyamakan persepsi terkait dengan kegiatan impor. Kedua, bagaimana memahami sistem pemindahan barang impor dari Sabang ke daratan Aceh atau kawasan pabean. Ketiga, mendorong agar lahirnya kebijakan yang standar dan baku dalam bentuk surat kesepakatan bersama (SKB) tentang prosedur impor barang di Kawasan Sabang. Keempat, memperkuat komitmen untuk mematuhi semua aturan dan kesepakatan soal kegiatan impor barang.

Gubernur menyebutkan, sudah dua UU dilahirkan Pemerintah Pusat untuk mempercepat Sabang menjadi lokomotifnya pembangunan ekonomi Aceh dan nasional. Pertama UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Sabang sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas dan kedua UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Pusat juga juga telah menerbitkan PP Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pemerintah Pusat kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang diikuti penerbitan berbagai peraturan kementerian lainnya, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2013 tentang Kewenangan BPKS. “Meski masih ada berbagai peraturan kementerian lainnya yang belum diterbitkan untuk BPKS, seperti untuk investasi perikanan, tapi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan ekonomi di Sabang harusnya di usia yang 13 tahun ini sudah berjalan,” demikian Gubernur Zaini Abdullah.

Di akhir sambutannya, Gubernur Aceh berharap melalui acara duek pakat yang diikuti oleh BPKS, Bea Cukai, Perindag, Pelindo, dan pelaku bisnis (importir dan eksportir) dapat diperoleh rumusan yang komprehensif agar status pelabuhan Sabang bisa dipahami dalam konsep yang sama sehingga dua UU yang telah dilahirkan pemerintah pusat memberikan manfaat kepada rakyat Sabang, Aceh dan Indonesia secara menyeluruh dan meminta agar aparat dan masyarakat dapat saling bersinergi untuk mendorong pembangunan yang lebih optimal di Aceh, khususnya terkait dengan pembangunan dan pengelolaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang.

IMG04379-20130604-1019

Selanjutnya acara yang dihadiri Pimpinan dan Anggota DPR Aceh dan DPR Kota Sabang, Walikota Sabang dan Bupati Aceh Besar, Para pejabat dari Kepolisian dan Bea Cukai, Perwakilan dari Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh, serta Jajaran SKPA dan SKPK Kota Sabang, para pelaku bisnis (importir dan eksportir) menampilkan para narasumber yang telah hadir dipimpin oleh moderator Prof Dr Jasman J Ma’aruf dari Unsyiah Banda Aceh.

Tampil pada giliran pertama adalah narasumber dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Heri Agus Suroto, pada kesempatan itu Heri Agus memaparkan Kebijakan Di Bidang Impor secara umum yang berisi antara lain : Dasar Kebijakan Impor; Tujuan Kebijakan Impor; Mekanisme Penyusunan Kebijakan Impor; Ketentuan Umum Dibidang Impor; Pengelolaan Impor; Instrumen Pengelolaan Impor; dan Ketentuan Angka Pengenal Importir.

Ditengah-tengah pemaparannya Heri Agus dihujani intrupsi dari para pelaku bisnis yang menjadi peserta serasehan diawali interupsi dari Walikota Sabang Zulkifli Adam yang merasa penjelasan pejabat pusat tersebut dinilai sangat tidak membantu mempercepat pelaksanaan ekspor dan impor barang dari dan ke Sabang maupun ke daratan Aceh. Yang diinginkan adalah penjelasan singkat tentang tataniaga impor dan ketentuan cara membawa barang asal impor dari Kawasan Sabang ke Banda Aceh. Heri Agus menjelaskan bahwa ia memaparkan dari dasar-dasar impor umum untuk kemudian menuju ke impor yang terkait dengan Kawasan Sabang, namun para peserta sudah kurang sabar dan suasana menjadi sedikit menghangat, beruntung Prof Dr Jasman J Ma’aruf selaku moderator dapat mengendalikan suasana dengan mengatakan, sarasehan dilaksanakan, dengan maksud agar perbedaan visi dan misi yang belum ketemu selama ini bisa cair.

Tampil berikutnya adalah narasumber dari DJBC Nirwala Dwi Heriyanto, dalam paparannya yang berjudul Kawasan Bebas Sabang, Tugas dan Fungsi DJBC Serta Permasalahannya Nirwala memaparkan tentang definisi kawasan bebas berdasarkan UNCTAD, World Bank dan WEPZA; latar belakang dan landasan hukum pembentukan kawasan bebas Sabang; posisi / tugas DJBC di kawasan bebas; dan permasalahan serta usulan penyelesaiannya.

Disampaikan Nirwala bahwa tugas DJBC adalah di batas/border antara Luar Daerah Pabean dan Dalam Daerah Pabean dimana dalam tugasnya DJBC melakukan kegiatan yang diistilahkan oleh Nirwala dengan STOP and GO yaitu STOP menghentikan untuk memeriksa terhadap barang yang akan masuk atau keluar (impor atau ekspor) yang diperiksa adalah apakah terhadap barang2 tersebut terkena ketentuan larangan dan pembatasan dan wajib karantina atau tidak, jika terkena ketentuan tersebut harus dipenuhi dulu persyaratannya jika tidak maka lanjut ke tugas fiskal yaitu apakah terhadap barang tersebut wajib dipenuhi pembayaran Bea Masuk dan PDRI untuk barang impor atau Bea Keluar untuk barang ekspor, setelah itu GO atau diberikan izin untuk diimpor atau diekspor.

Menurut Nirwala dalam paparannya, permasalahan yang ada pada pelaksanaan kegiatan impor dan ekspor di kawasan bebas Sabang adalah : Pemahaman yang kurang benar tentang pasal 9 UU 37 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Jenis barang konsumsi lebih dominan masuk ke Kawasan Bebas Sabang dari pada barang modal/bahan baku untuk industri; dan Adanya disparitas harga yang tinggi pada barang-barang konsumsi antara Kawasan Bebas Sabang dengan Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP/NKRI), sehingga sangat berpotensi “merembesnya” barang-barang konsumsi dari Sabang ke TLDDP.
Terhadap permasalahan tersebut Nirwala mengusulkan : perlunya sosialisasi tentang UU 37 tahun 2000 dan PP nomor 10 tahun 2012 kepada para investor baik dalam maupun luar negeri, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; Sosialisasi tersebut harus pula memasukkan pemahaman yang benar tentang fasilitas dan kewajiban investor/pengusaha atas pajak, bea masuk dan cukai; dan perlu meningkatkan sinergi antar Kementerian dan Lembaga untuk mendukung pengembangan Kawasan Bebas Sabang sebagai kawasan wisata dan industri yang berorientasi ekspor.

IMG04386-20130604-1550

Gaya penyampaian Nirwala yang santai tapi serius disertai selingan-selingan humor itu membuat para peserta duek pakat nampak rileks tetapi juga serius menerimanya nampak pada beberapa peserta yang membuat catatan2 kecil pada hal2 yang dianggapnya menarik dan penting.

Tampil pada giliran terakhir adalah narasumber dari BPKS, Agus Salim. Dalam paparannya Agus menjelaskan tugas pokok Dewan Kawasan Sabang (DKS), Dewan Pengawas dan Asistensi Kawasan Sabang (DPAKS) dan tugas Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS); landasan hukum BPKS; fungsi dan arah pengembangan kawasan bebas; prosedur pemasukan barang ke kawasan bebas Sabang; dan kendala pelaku usaha / bisnis di kawasan Sabang.

Dalam paparannya Agus juga menyampaikan beberapa permasalahan2 yang ada pada proses penanganan pemasukan barang ke kawasan Sabang yaitu diantaranya :

  1. Masih adanya multi tafsir terhadap regulasi atau peraturan-peraturan ttg kegiatan ekspor dan impor barang dari dan ke Kawasan Sabang, khususnya terhadap ketentuan Tata Niaga Impor dan Tata Niaga Ekspor.
  2. Belum ada ketegasan Standar Operasi Prosedur (SOP) oleh stake holder di lapangan terhadap kegiatan ekspor dan impor di Kawasan Sabang, terkait dengan kewenangan aparat yang ada di Sabang dan pemberlakuan ketentuan RIPH atas produk holtikultura.
  3. Belum adanya ketegasan jenis barang-barang yang bisa masuk ke Kawasan Sabang yang tidak berlaku tata niaga baik impor maupun ekspor.
  4. Belum adanya mekanisme yang jelas dan tegas terhadap jenis barang-barang yang bisa atau dapat dibawa dari Kawasan Bebas Sabang ke daerah pabean Indonesia lainnya (DPIL).

Di akhir paparan para nasrasumber diberikan kesempatan para peserta untuk mengajukan pertanyaan dan usulan atau pendapat oleh Moderator Prof Dr Jasman J Ma’aruf. Dan para peserta sangat antusias dan terkesan sedikit emosional menyampaikan uneg2nya, namun berkat keahlian dan ketegasan moderator dalam mengendalikan suasana duek pakat, peserta yang merasa tidak puas bisa diberi penjelasan secara teori dan akademis sehingga suasanapun menjadi reda dan kondusif.

02

Pertanyaan dan pendapat yang menarik dan kritis datang dari seorang peserta Solakhudin yang mengaku tokoh masyarakat Aceh dan anggota KADIN serta ikut membidani terbentuknya UU Nomor 37 tahun 2000 yang menjadi landasan hukum Kawasan Bebas Sabang diantaranya adalah :

  1. Tidak diakuinya ketentuan kepabeanan di kawasan bebas Sabang karena adanya istilah kata “terpisah dari daerah pabean” pada pengertian kawasan bebas.
  2. Tidak perlu ada petugas DJBC di kawasan bebas Sabang karena toh barang2 yang dimasukkan ke kawasan bebas Sabang bebas dari pungutan BM dan PDRI.
  3. Tidak berlakunya ketentuan tataniaga bahkan tidak perlu ada pemeriksaan dari BPOM atas produk makanan dan minuman asal luar negeri yang masuk ke kawasan bebas Sabang.

Sementara pertanyaan dan usulan dari peserta lainnya adalah :

  1. Meminta kepastian tentang jenis barang yang diatur tataniaganya pada saat masuk dan keluar ke dan dari kawasan bebas Sabang.
  2. Bagaimana cara mengeluarkan barang dari kawasan bebas Sabang ke DPIL dan adakah ketentuannya.
  3. Bisakah barang2 konsumsi misalnya gula putih dan bawang asal luar negeri dibawa dari kawasan bebas Sabang ke Banda Aceh sebagai fasilitas barang tentengan atau barang penumpang.
  4. Perlunya BPKS menetapkan kuota atas jenis dan jumlah barang konsumsi untuk keperluan masyarakat kawasan bebas Sabang selama satu tahun agar mengenai jumlah dan jenis barang yang diizinkan pemasukannya ke kawasan bebas Sabang oleh BPKS agar terdapat kepastian.

Sempat terjadi diskusi menarik antara Solakhudin dan Bobby Situmorang dari DJBC yang menjelaskan dan menjawab pertanyaan dan pendapat Solakhudin. Bobby menjelaskan dari berbagai aspek hukum internasional tentang kepabeanan dan kawasan bebas untuk menjawab pertanyaan perlunya DJBC di kawasan bebas dan pengertian terpisah dari daerah pabean. Demikian juga dengan petugas BPPOM yang menjelaskan tugasnya menjaga dan memastikan bahwa makanan dan minuman yang masuk kawasan bebas Sabang layak dikonsumsi. Dan lagi-lagi peran Prof Dr Jasman J Ma’aruf selaku moderator sangat signifikan dalam mengendalikan diskusi tersebut.

Terhadap pertanyaan lainnya Nirwala secara lugas dan tegas mengatakan bahwa DJBC terhadap ketentuan tata niaga hanya sebagai eksekutor sedangkan pembuat ketentuan atau legislatornya adalah diantaranya dari Kementerian Perdagangan, dan barang2 dari kawasan bebas Sabang bisa saja di bawa ke DPIL setelah memenuhi ketentuan larangan pembatasan dan membayar BM dan PDRI, terhadap barang tentengan atau barang penumpang Nirwala menjelaskan untuk itu telah diatur secara khusus pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 47/PMK.04/2012 tentang Tatatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan Dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.

P6040296

Nampak masih ada gambaran sedikit ketidakpuasan di wajah para peserta atas diskusi yang telah terlaksana karena merasa pendapat atau pertanyaannya belum terakomodir dengan pasti. Dan sangat disayangkan pada saat diskusi tersebut wakil dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Heri Agus Suroto kelihatan pasif terhadap pertanyaan sensitif tentang ketentuan tataniaga dari para peserta.

Hasil diskusi dan acara duek pakat akhirnya dituangkan dalam suatu kesimpulan dan rekomendasi yang intinya akan dibentuk suatu Kelompok Kerja yang melibatkan instansi dan institusi di Sabang dan pelaku usaha untuk merumuskan rekomendasi atau usulan yang akan disampaikan ke instansi atau kementerian terkait khususnya tentang ketentuan tataniaga dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas Sabang.

Sangat dimaklumi bahwa sarasehan atau duek pakat yang dilaksanakan hanya dalam waktu sehari tersebut belum bisa menghasilkan suatu rumusan kebijakan yang signifikan bagi permasalahan yang ada di kawasan bebas Sabang. Namun paling tidak diharapkan acara tersebut nantinya akan dapat menjawab dan menghapuskan kekurang puasan dan kritikan dari pemangku kepentingan terhadap geliat kawasan bebas Sabang sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam siaran persnya “ Masih adanya perbedaan visi di antara regulator dan pemangku kepentingan tentang makna status pelabuhan bebas yang diberikan kepada Sabang yang bisa jadi ini terjadi karena sosialisasi yang kurang atau belum terbangunnya komunikasi di antara kita mengakibatkan 13 tahun status pelabuhan bebas diberikan kepada Sabang, tapi perkembangan di wilayah itu tidak seperti yang diharapkan”.

Sementara Bupati Aceh Besar, Mukhlis Basyah selaku anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS) juga mengkritik dengan menyatakan, program yang dilakukan Pengurus BPKS sebelumnya belum memberikan perubahan yang signifikan bagi kehidupan masyarakat di Pulau Nasi dan pulau-pulau lainnya yang masuk dalam kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang “Wajar jika Pak Gubernur selaku Ketua DKS menyatakan free port dan free trade Sabang belum mengubah nasib rakyat Sabang dan Pulo Aceh menjadi lebih baik dari sebelumnya,” dan Wali Kota Sabang Zulkifli Adam mengatakan, perhatian pemerintah pusat untuk menjadikan Sabang sebagai penggerak ekonomi Indonesia wilayah paling ujung barat Nusantara masih rendah. UU-nya diterbitkan, tapi anggaran yang diberikan sangat kecil, akibatnya seperti yang terjadi sekarang ini, sudah 13 tahun berjalan, kondisinya masih jalan di tempat,”. (MM)

(Disarikan dari materi Sarasehan dan beberapa sumber berita koran Serambi Pos)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*