Get Adobe Flash player

SI manis yang dilematis

TUHAN, jika GULA di Sabang hanya akan membuat meringis dan menangis para masyarakat dan aparat bahkan menimbulkan rasa iri dan sinis, jangan lagi gula itu diberi rasa MANIS.

Daerah pengawasan dan pelayanan KPPBC Tipe A3 Sabang merupakan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang yang keberadaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan keberadaan KPPBC Tipe A3 Sabang adalah amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ternyata belum ada peraturan pelaksanaan yang secara tegas mengatur tatalaksana pengawasan, pelayanan, pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Sabang secara khusus sebagaimana peraturan yang berlaku di kawasan bebas yang lain. Kondisi tersebut sangat merepotkan dan membuat pelaksanaan pengawasan dan pelayanan khususnya pada si Manis yang tidak seksi tersebut.

Tanggal 3 Juli 2012 harian Serambi memuat berita bertajuk “ Gubernur diminta pertegas aturan tataniaga gula” yang memuat komentar salah satu Anggota Komisi A Bidang Hukum dari Fraksi Artai Aceh (PA) DPRK Sabang , Abdullah Imum, “Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, agar mempertegas tata niaga (perdagangan) gula dari Sabang ke daratan Aceh. Sebab hal itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Sabang dan perkembangan pelabuhan bebas (freeport) Sabang” Ia menyatakan hal itu karena menilai aturan perdagangan gula dari Sabang ke Banda Aceh tidak jelas, sehingga terkadang ada warga yang membawa gula dari Sabang ke Banda Aceh ditangkap oleh aparat keamanan di Ulee Lheu.. Pada bagian lain Ia berharap kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah yang juga Ketua Dewan Kawasan Sabang dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf untuk membahas peraturan yang hingga kini tak jelas. Jika dibiarkan berlarut, kondisi Sabang takkan pernah berubah. Tak ada salahnya progres Pelabuhan Bebas Sabang dimulai dengan perdagangan gula. “Saya pikir alangkah baiknya masyarakat ikut menikmati suasana pelabuhan bebas. Jika hanya diperbolehkan untuk pengusaha besar, nanti masyarakat hanya jadi penonton. Di sisi lain akan banyak celah permainan bagi orang-orang kuat. Harus diingat, jika Sabang maju, kawasan lain juga akan maju. Jadi ini perlu cepat disikapi,” katanya.

Berita tersebut menyikapi kejadian pada tanggal 2 Juli 2012 dimana sekitar 5 ton gula pasir yang dibawa oleh ibu2 dari Sabang ke Banda Aceh dicegah dan dilarang diturunkan oleh petugas Bea Cukai Banda Aceh di pelabuhan Ulhee Lheue.

 

 

 

 

Tanggal 23 Juli 2012 dan 24 Juli 2012 bersamaan Harian Serambi media online Atjehlink memberitakan digagalkannya pengapalan sekitar 17,5 ton gula pasir  yang akan dibawa ke Banda Aceh oleh aparat. Dua harian tersebut mengkritisi bahwa kegiatan membawa gula dari Sabang  ke Banda Aceh menyebabkan stok gula di Sabang menjadi berkurang sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan gula untuk keperluan sehari hari dan akhirnya harga gula menjadi tinggi. Harga gula saat itu mencapai Rp. 12.000,- per kg.

Tanggal 2 Agustus 2012 KPPBC Banda Aceh dibantu petugas dari Polresta Banda Aceh mencegah dan melarang diturunkannya gula dari Sabang ke Banda Aceh dari KMP BRR dan gula tersebut diminta untuk dikembalikan ke Sabang. Dan pada hari yang sama gula tersebut dapat diturunkan sendiri oleh pemiliknya di pelabuhan Balohan Sabang atas permintaan petugas KPPBC Sabang dibantu petugas dari Polres Kota Sabang, meski diiringi cibiran, umpatan dan protes dari pemilik gula yang merasa tidak puas namun kegiatan berjalan lancar.               Kejadian tersebut diberitakan oleh Harian Serambi yang terbit tanggal 3 Agustus 2012, dengan judul “ 100 Wanita selundupkan gula impor”

Jum’at Tanggal 23 Agustus 2012 pukul 10.30 masyarakat kota Sabang mendatangi gedung DPRK Sabang mengadukan nasibnya, mereka menuntut diperbolehkan membawa gula dari Sabang ke Banda Aceh dengan alasan untuk biaya lebaran dan kehidupan sehari hari. Menyikapi hal tersebut anggota DPRK memanggil unsur-unsur yang terkait dengan kegiatan kepelabuhanan diantaranya dari Pemerintah Kota, BPKS, Polres, Disperindag, dan Bea Cukai Sabang. Satu persatu menyampaikan pandangannya di depan masyarakat tentang ketentuan yang berlaku atas pemasukan dan pengeluaran barang khususnya gula ke dan dari Kawasan Bebas Sabang, juga mengenai ketentuan barang bawaan penumpang.

Hampir seluruh unsur yang hadir memberikan pendapat mempunyai pandangan yang sama yaitu :

  1. Bahwa UU 37 tahun 2011 sebagai dasar Sabang sebagai Kawasan Bebas dan UU No 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh belum diikuti dengan peraturan pelaksanaan khususnya yang mengatur ketentuan pengeluaran barang dari Sabang ke Daratan (Banda Aceh).
  2. Bahwa berdasarkan UU tersebut butir a, semua barang kecuali yang nyata2 dilarang dapat dimasukkan ke kasawan bebas Sabang tetapi hanya untuk digunakan di Sabang apabila dikeluarkan ke Banda Aceh maka di Banda Aceh diberlakukan ketentuan impor termasuk tata niaga.
  3. Bahwa ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Barang Penumpang tetapi berdasarkan kriteria barang penumpang maka GULA tidak bisa dikategorikan sebagai barang penumpang.

Namun fenomena yang terjadi di Sabang adalah sejak ditetapkannya Sabang sebagai Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas pada tahun 2001 barang yang banyak dimasukkan dari Luar Negeri ke Kawasan Sabang adalah Mobil dan Gula, sehingga tidak ada barang lain -yang menurut pendapat salah satu peserta rapat- yang bisa dikategorikan sebagai barang penumpang dari Sabang selain GULA karena Mobil jelas tidak bisa ditenteng. Dan untuk alasan tersebut peserta rapat khususnya yang non instansi vertikal merasa perlu mendukung keinginan masyarakat dan akan membawa masalah gula ke gubernur Aceh selaku pemimpin daerah Banda Aceh dan selaku Ketua DKS (Dewan Kawasan Sabang), mereka berharap Gubernur bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa mendukung masyarakat Sabang.

 

DILEMATIS, di satu sisi ada yang menginginkan dibolehkannya masyarakat membawa gula pasir dari Sabang ke Banda Aceh demi ikut menikmati fasilitas kawasan bebas, tetapi di sisi lain ada masyarakat yang berteriak keberatan dan memerlukan gula dengan harga murah sehingga tak ingin terjadi pengeluaran gula ke Banda Aceh. Bersama sama kita tunggu hasil delegasi kota Sabang yang menghadap Gubernur Banda Aceh berharap mendapatkan solusi terbaik demi masyarakat dan negara.

 

ANDAI saja ada kejelasan ketentuan dan kesadaran dari semua pihak yang terkait pasti si Manis akan berasa Manis bahkan akan terlihat seksi. SEMOGA (penulis:MM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*